nusakini.com--Reformulasi pengalokasian Dana Desa sangat penting untuk dilakukan agar tepat sasaran untuk lima kategori desa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Boediarso Teguh Widodo pada acara diskusi publik dengan tema Dana Desa: Pro Rakyat atau Pro Elite pada Kamis, (03/08) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). 

“Desa terbagi dalam lima kategori, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Dari total 75.954 desa, sekitar 31,4% desa di Pulau Jawa-Bali dan di wilayah Sumatera sekitar 31,2%, akan tetapi jumlah desa tertinggal di Pulau Sumatera mencapai 75%, oleh karena itu reformulasi pengalokasian Dana Desa sangat penting untuk dilakukan,” jelasnya. 

• BLT Dana Desa Tersalurkan Cuma Rp20 T atau 70 Persen dari Target
• Tahun 2021 Penggunaan Dana Desa Makin Luas dan Disalurkan Langsung
• Ini Penerapan BLT Desa dari Kementerian PDTT
• BLT Desa Tak Boleh Tumpang Tindih
• Mendes PDTT: Hingga 16 Juni, BLT Dana Desa Telah Tersalurkan 90% dari Total Desa

Selain itu, ia juga berharap distribusi sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin hingga ke pelosok Indonesia. “Reformulasi kebijakan pengalokasian Dana Desa diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan fiskal antardesa. Distribusi Dana Desa diharapkan lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin dan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan,” terangnya. 

DJPK merubah pola penyaluran Dana Desa agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan jaringan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang awalnya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). 

“Sistem yang baru menggunakan jaringan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Selain itu, DJPK juga sedang menjajaki reformulasi pada kebijakan Dana Desa Tahun 2018 dengan menggunakan variabel jumlah penduduk miskin serta angka indeks kesulitan geografis agar dapat memperbaiki porsi pemerataan dan keadilan,” ungkapnya. 

Dirjen PK juga menguraikan beberapa capaian yang diperoleh dari Dana Desa. “Beberapa capaian dengan menggunakan Dana Desa pada tahun 2016 di bidang infrastruktur antara lain telah terbangun jalan desa sepanjang 66.179 kilometer, jembatan sepanjang 511.484 meter dan 686 unit embung. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan berbagai pelatihan antara lain pelatihan kerajinan tangan, pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk industri rumah tangga. Indikator hasil pembangunan, terdapat penurunan gini ratio sebesar 0,32, pertumbuhan ekonomi 0,041%, dan penurunan kemiskinan 0,38%,” pungkasnya. (p/ab)